Terlapor dugaan penghinaan terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS) akan diperiksa Kamis atau Jumat pekan ini.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sudah melayangkan surat kepada terlapor untuk menjalani pemeriksaan oleh penyelidik pada Selasa lalu.
Namun terlapor tidak memenuhi panggilan tersebut karena alasan sakit.Yang bersangkutan (Jony Boyok, red) kemarin kita panggil, kebetulan sakit, pengacaranya bilang. Jadi akan kita periksa lagi, kalau nggak Kamis atau Jumat pekan ini, pemeriksaan kedua,” ujarnya Kasubdit II Reskrimsus Polda Riau AKBP John Ginting
Sebelumnya sudah dilayangkan surat permintaan keterangan kepada ahli untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut.”Kita menunggu keterangan ahli. Setelah itu kita lakukan proses, hingga ke kejaksaan dan pengadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, terlapor, Jony Boyok memposting kalimat dugaan penghinaan kepada ` di akun Facebook miliknya.
Dalam postingan itu Jony Boyok menyebut kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan kepada orang lain, terlebih kepada ulama.
Akibatnya akun Jony Boyok banjir komentar netizen yang memrotesnya dan mengecamnya.
ia lantas dijemput Front Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbarubersama sejumlah masyarakat untuk kemudian diantarkan ke Mapolda Riau.
Dalam pengakuannya kepada polisi dan FPI serta perwakilan masyarakat, Jony Boyok menyatakan penyesalannya dan khilaf karena sedang kalut dengan permasalahan keluarga.
Dalam proses penyelidikannya, Polda sebelumnya melakukan proses cepat memeriksa UAS dan Jony Boyok langsung di kediaman mereka masing-masing.
Calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto merasakan dukungan masyarakat mulai beralih kepadanya. Dirinya optimistis dukungan itu akan membawanya memenangi kontestasi Pilpres 2019.
“Perjuangan kita amat berat. Harus kita akui. Waktu di DKI kemarin kita hadapi tantangan yang kuat. Kita sadar badan pemenangan berjuang dengan resources yang kurang. Namun, kita bisa rasakan gelombang harapan memang berpaling ke arah kita,” ujar Prabowo Subianto di Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakarta
“Saya optimis (menang) walaupun kita lihat banyak emak-emak dikejar2-kejar, diseret-seret. Ulama kita diintimidasi bahkan lebih,” ujar
Menurut Prabowo Subianto, untuk bisa menggaet dukungan yang lebih banyak, salah satu caranya adalah dengan menghadirkan kampanye damai.
Kampanye damai tak hanya dilakukan oleh pasangan capres-cawapres, melainkan juga oleh seluruh anggota tim pemenangan.
“Badan pemenangan jangan kampanye negatif. Selalu berupaya positif. Itu lebih kuat dari negatif. Kita bertekad untuk damai sopan dan positif. Tapi kita harus tegar, kita tidak akan mau dibohongi lagi,” jelas Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, kedua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno telah mengikuti deklarasi kampanye damai di Monas pagi tadi.
Perdebatan alot belanja hibah bantuan sosial (bansos) di APBD Perubahan (APBD-P) Kaltim 2018 antara anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim akhirnya mencapai titik temu. Pemprov-DPRD Kaltim sepakat mengalokasikan bansos sebesar Rp 22,45 miliar. Sebelumnya, DPRD Kaltim mendesak bansos dianggarkan Rp 80 miliar.
Anggota Banggar DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi mengaku kecewa dengan alokasi anggaran untuk hibah bansos di Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2018. Sebab, ada banyak kelompok penerima hibah yang tidak mendapat bantuan.
Dewan Protes Duit Bansos Dipotong
Padahal, mereka sudah dijanjikan bakal menerima sejak 2016. Gagalnya warga menerima hibah bansos pun tidak punya alasan jelas. Hanya disebut arsip pengajuan hibah bansos tidak ditemukan.
“Padahal sudah ada tanda terima, tanda pengajuan, dan ada rekomendasi dari Dinas Sosial Kaltim. Tidak terima bantuan karena kesalahan di pemprov tidak bisa dianggarkan,” katanya
Persoalan pendataan tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat yang mengajukan hibah bansos. “Karena tidak profesional, proposal hilang, dan masyarakat yang terbebani. Kasihan sudah jauh-jauh mengajukan permohonan,” ucapnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Restuardy Daud mengaku akan mengecek proposal pengajuan hibah bansos tersebut. Dia menyebut, setelah ditandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maka alokasi dana tersebut tidak dapat diubah. Artinya, alokasi dana hibah tersebut sudah memiliki dasar yang kuat.
“Prinsip pemprov harus ada dasar hukum dan ketentuan. Sepanjang bisa masuk, pasti dialokasikan. Sementara masih Rp 80 miliar itu belum tahu persis. Saya ketahui masih dalam koridor,” katanya.
Anggota Banggar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengungkapkan, sejatinya hibah bansos senilai Rp 80 miliar itu telah direncanakan sejak 2016. Namun, penganggarannya ditunda karena terjadi minimnya anggaran pemerintah daerah. Saat ini, bansos kembali ditagih masyarakat Benua Etam.
“Masyarakat yang telah ada daftar namanya ini mengeluh semua pada DPRD Kaltim. Kenapa hibah bansos ini tidak cair? Itu pertanyaan mereka ke DPRD. Kami minta di rapat Banggar supaya itu dimasukkan,” kata Sarkowi.
Diwawancarai terpisah, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun menegaskan, pihaknya sudah berupaya hibah mendapat alokasi di APBD Perubahan 2018. Namun tidak bisa maksimal. Masih ada anggaran yang lebih prioritas.
Sisa janji hibah akan dialokasikan di APBD 2019. “Sudah sepakat karena tidak memungkinkan. Jadi digeser ke APBD 2019. Kami mendahulukan yang prioritas, bukan karena masalah teknis,” tegasnya.
Untuk diketahui, APBD Perubahan 2018 disepakati senilai Rp 10,132 triliun. Anggaran perubahan tersebut lebih besar ketimbang APBD 2018 yang ditetapkan Rp 8,5 triliun. Anggaran itu didapatkan dari pendapatan daerah senilai Rp 1,2 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 848,02 miliar.
Sebelumnya, alotnya pembahasan APBD-P Kaltim 2018 lantaran TAPD Kaltim dan Banggar DPRD Kaltim belum menuai kata sepakat soal pengalokasian. Setidaknya ada beberapa poin perdebatan yang menghambat penetapan APBD-P Kaltim 2018.
Pertama, permintaan Banggar DPRD Kaltim agar anggaran sekretariat dewan yang semula dialokasikan hanya Rp 10 miliar ditambah menjadi Rp 34 miliar. Anggaran yang dialokasikan saat ini, dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan reses dan pelbagai kegiatan 55 anggota dewan dalam empat bulan ke depan.
Namun belakangan TAPD Kaltim menyetujui anggaran Rp 34 miliar.
Faktor penghambat kedua, yakni alokasi belanja hibah bantuan sosial (bansos) Rp 80 miliar yang belum dialokasikan oleh TAPD Kaltim.
Menurut Banggar DPRD Kaltim, alokasi hibah bansos tersebut harus dimasukkan dalam APBD-P 2018. Banyak kelompok masyarakat yang menunggu bantuan tersebut karena sudah dijanjikan sejak 2016
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan bergabung ke dalam struktur tim Badan Pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Alasan Ferry bergabung karena melihat sosok Sandiaga sebagai wajah perpolitikan masa depan.
“Saya selalu menyebut Sandi itu wajah politik baru di Indonesia, wajah baru untuk politik masa depan, supaya anak anak muda bersiap gitu, simbolnya Sandi,” ujarnya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat
Ferry Mursidan Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019
Sementara untuk Prabowo, menurutnya sebagai tokoh yang mengantarkan semua proses perubahan untuk ke depan. Sehingga Prabowo pas tampil dalam pentas politik saat ini.
“Saya kira perpaduan itu yang menjadi faktor, yang kita menyampaikan kepada masyarakat,” ujar mantan politisi Nasdem itu.
Ferry Marisan tak setuju dipilihnya Sandiaga untuk sekadar menaikkan elektabilitas Prabowo. Baginya sama saja, pasangan capres-cawapres adalah penggabungan kekuatan dan tidak bisa dipilah mana yang suaranya lebih banyak.
“Jadi enggak bisa dipilah. Menjadi sebuah perpaduan pasangan bahwa dia menarik. Apalagi kemudian jadwal kampanye kan tujuh bulan, itu kan sebuah ruang yang cukup bikin strategi, jadi kita enggak kampanye tergopoh- gopoh,” ujar Ferry Murdisan
Mantan istri Prabowo, yakni Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto ikut mengantar pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengambil nomor urut Pilpres 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta
Turut serta juga sang adik, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Kedua anak Presiden ke-2 RI Soeharto ini merupakan politisi dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi.
Titiek Soeharto Ikut Menemani Prabowo Ambil Nomor Urut
Seperti diketahui, Tommy kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, sementara Titiek adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya.
“Ya, begitu rencananya (Tommy dan Titiek Soeharto ikut ke KPU),” ujar Sekretaris Jenderal Berkarya Priyo Budi Santoso.
Priyo mengatakan dirinya maupun Tommy dan Titiek kemungkinan akan berkumpul di Posko Cokroaminoto, salah satu posko pemenangan Prabowo-Sandiaga, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Selepas itu, rombongan bersama-sama akan menuju ke Kantor KPU.
“Kumpul di Hos Cokroaminoto, sebagian langsung KPU,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut mendampingi Prabowo-Sandi bersama sejumlah elit Demokrat seperti Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan hingga Ketua Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo-Sandi akan berangkat menuju Kantor KPU dari kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan usai menunaikan ibadah salat isya.
Menurutnya, perjalanan Prabowo-Sandi menuju Kantor KPU tidak akan didampingi oleh anggota Badan Pemenangan Nasional ataupun pemimpin partai politik pengusung dan pendukung.
Dia berkata, seluruh elemen pendukung Prabowo-Sandi telah diminta untuk langsung menunggu di Kantor KPU demi mempermudah perjalanan, mempersingkat waktu, dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
“Semua dari tempatnya masing-masing,” ujar Muzani di kediaman Prabowo.
Sementara untuk relawan dan komponen masyarakat pendukung Prabowo-Sandi, lanjutnya, diminta untuk tidak datang ke Kantor KPU. Muzani menyarankan, relawan dan komponen masyarakat pendukung Prabowo-Sandi menyaksikan proses pengambilan nomor urut dari layar televisi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah Kanada menyatakan kejahatan yang dilakukan militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya adalah genosida. Parlemen negara itu setuju dengan temuan penyelidik PBB.
“Legislator Kanada mengakui bahwa kejahatan terhadap Rohingya merupakan genosida,” bunyi kesimpulan hasil voting House of Commons Kanada.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia menuduh militer Myanmar melakukan pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan oleh geng, dan pembakaran selama operasi militer berdarah pada Agustus tahun lalu setelah pos-pos militer diserang kelompok gerilyawan Rohingya yang dikenal sebagai ARSA.
Lebih dari 700.000 warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka sekarang tinggal di kamp pengungsi yang sempit.Sebelumnya, penyelidik PBB menyerukan para jenderal Myanmar diadili dan dituntut atas kejahatan genosida.
“Saya ingin menggarisbawahi betapa tragisnya, betapa mengerikannya kejahatan terhadap Rohingya,” kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland.
“Kami memimpin upaya internasional untuk keadilan dan akuntabilitas bagi Rohingya,” ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera. “Gerakan bulat hari ini adalah langkah yang sangat penting dalam upaya itu.”
Pengamat hak asasi manusia menyebut deklarasi Kanada itu sebagai tonggak penting.
Laporan PBB yang diterbitkan bulan lalu mengatakan para jenderal militer, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus menghadapi penyelidikan dan penuntutan atas “niat genosida” di Negara Bagian Rakhine utara, Myanmar.
Para jenderal juga dianggap melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang lainnya di negara bagian Kachin dan Shan.
Myanmar telah membantah melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan.
Bangladesh dan Myanmar sejatinya telah menandatangani perjanjian pada tahun lalu untuk memulangkan para pengungsi Rohingya. Namun, pelaksanannya terhenti karena para warga Rohingya takut untuk kembali ke Rakhine tanpa jaminan keamanan dan pengembalian hak-hak mereka.
Dua orang pemetik cengkeh, Mohammad Toni (20) dan Sonik (42) disambar petir di siang bolong pukul 14.00 WITA.
Akibat kejadian itu, Tonik, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat tewas sedangkan Toni tubuhnya terpental.
Toni Meregang Nyawa dan Sonik Terpental,Tersambar Petir
Sebelum kejadian, korban sedang memerik cengkeh di Banjar Keduran, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Buleleng.
Klian Banjar Keduran, Putu Agus Dharma Susila saat ditemui di ruang jenazah RSUD Buleleng mengatakan, korban Toni bekerja memetik cengkeh di kebun milik Kadek Rudi.
Pengerjaan dimulai sejak pukul 08.00 WITA namun memasuki siang hari, cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung.
Hujan pun mulai mengguyur. Saat itu, korban Toni memutuskan untuk berteduh di bawah pohon cengkih bersama rekannya Sonik (42).
Puluhan guru honorer kategori 2 (K2) yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin mengaku kecewa. Penyebabnya, mereka tidak bisa mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akibat batasan usia 35 tahun.
“Padahal kami dijanjikan oleh pemerintah akan dingkat menjadi CPNS bila dibuka formasi calon pegawai negeri,” ujar Ketua Forum Guru K2 Banjarmasin Masniah saat mengadu ke DPRD Banjarmasin
Menurutnya, janji pemerintah untuk mengangkat sebagai pegawai negeri hanya sebuah harapan palsu. Hal itu karena adanya batasan usia yang ditentukan maksimal usia 35 tahun. “Padahal rata-rata usia kami di atas itu,” ujarnya.
Guru Honorer Banjarmasin Kecewa Gagal Ikut CPNS
Pihaknya berharap, pemerintah memberikan peluang bagi mereka melalui jalur khusus agar dapat diterima sebagai CPNS. Para tenaga honorer ini masa baktinya sebagai guru honor sudah lebih dari 15 tahun. “Jadi tolong dihargai apa yang telah kami berikan bagi dunia pendidikan. Terutama bagi 82 orang honorer K2 yang belum diangkat,” ujarnya.
Sementara, pada pertemuan dengar pendapat yang dimediasi Komisi IV DPRD Banjarmasin bersama Dinas Pendidikan, terkait nasib mereka, pihak Disdik mengaku tidak dapat mengabulkan keinginan mereka. “Memang undang-undang yang mengatur penerimaan CPNS membatasi usia hanya maksimal 35 tahun,” ujar Kepala Disdik Banjarmasin Totok Agus Daryanto.
Ia menjelaskan, pada penerimaan CPNS baik melalui jalur umum maupun khusus, pihak Disdik hanya dapat memberikan rekomendasi bagi mereka. “Terkait syarat dan ketentuan lain tetap mengacu Undang-Undang dan keputusan BKD,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Deddy Sophian berharap ada solusi bagi para guru honorer tersebut. Misalnya jika dimungkinkan adanya kebijakan khusus melalui BKD atau diskresi berupa keputusan atau tindakan yang ditetapkan wali kota.
“Tapi untuk solusi awal mungkin bisa diberikan kenaikan honorer bagi mereka sesuai dengan ketentuan dan kemampuan daerah. Dalam ketentuan maksimal hanya Rp 1,3 juta atau naik Rp 50 ribu,” ujarnya. Ia berjanji, dewan tetap berjuang agar para honorer bisa diangkat menjadi CPNS.
Bakal calon presiden Prabowo Subianto menandatangani sekaligus menyepakati isi pakta integritas yang dihasilkan forum Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat
Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Ditandatangani Prabowo, Menghormati Posisi Ulama
“Kalau pakta integritas itu disepakati maka akan kami dukung,” ujar Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama sekaligus Ketua Penyelenggara Ijima Ulama II, Yusuf Muhammad Martak.
Penandatanganan itu juga disaksikan oleh sejumlah ulama dan tokoh nasional seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, dan Ketua Umum FPI (Front Pembela Islam) Ustadz Shabri Lubis.
Acara Ijtima Ulama II itu ditutup dengan seremoni pemberian dokumen pakta integritas itu kepada Prabowo Subianto.
Ada 17 poin yang menjadi isi pakta integritas yang disepakati forum Ijtima Ulama dan kubu Prabowo Subianto. Berikut 17 poin tersebut:
1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.
3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.
4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.
5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (perdaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.
8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.
9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.
10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan, serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.
12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.
13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan keadulatan pangan, ketersediaan sandang, dan papan.
14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
Kabar Bella Shofie melahirkan sudah dipastikan kebenarannya. Hal ini diungkap sendiri oleh Bella lewat Instagram Story miliknya.
Akui Sudah Lahiran, Bella Shofie
Bella juga bercerita perjuangannya agar bisa memiliki keturunan. Diakuinya hal tersebut bukan perkara mudah dilakukan.
Pasalnya, untuk bisa mendapatkan momongan, Bella pun rela bolak-balik ke Kuala Lumpur, Malaysia.
“Untuk bisa mendapatkan buah hati butuh perjuangan panjang untuk saya karena harus melakukan proses IVF atau bayi tabung di KL. Berikutnya tuhan titipkan kembali seorang pangeran kecil dirahim saya dan pada 09.09.18 alhamdulillah pangeran kecil saya lahir,” ujarnya
Selain itu, belum lama ini, Bella meng-unggah foto dirinya yang berpose di depan stroller bayi.
Wanita 26 tahun itu merasa bahagia sudah bisa kembali kurus meski baru melahirkan seminggu.
Pada postingan berikutnya, Bella men-unggah video kiriman hadiah untuk buah hatinya.
Tak lupa bella juga menulis pesan panjang yang isinya ucapan terima kasih atas ucapan selamat dan doa untuk buah hatinya
beritagram 